Pemerintah Siapkan Pedoman Investor untuk Pembiayaan IKN, Atur Soal Insentif

  • Bagikan

SUARAFLORES.NET, Jakarta - Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pedoman investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dengan pedoman tersebut, nantinya bakal diatur insentif fiskal dan insentif nonfiskal bagi investor.

"Nah, pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita minta arahan Presiden. Jadi tadi Bapak Presiden telah mengarahkan kepada kami dalam dua minggu ke depan, mudah-mudahan, semua aturan itu sudah selesai," ujar Suharso saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022.

Suharso menjelaskan, saat ini sudah banyak investor yang menanyakan mekanisme pembiayaan pembangunan Ibu Kota baru tersebut. Dalam waktu dekat ini, Suharso mengatakan pihaknya bakal menggelar pertemuan dengan mereka.

Namun saat ditanya nama investor yang mencoba masuk, Suharso enggan membeberkannya. Ia hanya menyebut investor diperlukan agar pembangunan IKN tidak menggunakan APBN.

"Investor banyak lah," kata Suharso. 

Sebelumnya, pembangunan IKN seluas 256 ribu hektare diperkirakan menelan biaya hingga Rp 466 triliun. Selain melalui investor, pemerintah menyiapkan skenario pembiayaan pembangunan melalui dana urunan alias crowdfunding. 

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, mengatakan keikutsertaan masyarakat bakal membuat tata kelola pembangunan ibu kota menjadi baik. "Bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplorasi," kata Bambang.

Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, kata dia, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor.

Di samping urun dana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional juga dikabarkan sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pendanaan IKN. RPP menyebutkan salah satu sumber pendanaan IKN adalah pajak atau pungutan khusus IKN. Pajak tersebut akan ditetapkan melalui peraturan Kepala Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.

Adapun rencana crowdfunding ibu kota negara muncul di tengah banyaknya kritik soal pembiayaan proyek yang rencananya berlangsung selama 15-20 tahun itu. 

Menurut Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sekitar 20 persen dari biaya investasi tersebut akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan sisanya akan didapat dari investasi murni swasta, investasi BUMN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, hingga penerbitan obligasi publik.

Pembicaraan soal biaya pembangunan IKN kian ramai setelah calon investor proyek ibu kota negara baru tersebut, Softbank, beberapa waktu lalu menyatakan batal menyuntikkan modal di megaproyek tersebut. Padahal perusahaan asal Jepang itu pada 2020 digadang-gadang bakal memasok dana segar sebesar US$ 100 miliar (Rp 1.431 triliun).

M JULNIS FIRMANSYAH 

Baca: PM Australia Tawarkan Hibah Rp 2 T dan Bantuan IKN ke Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Sumber: tempo.co

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di suarafloresdotnet@gmail.com.
  • Bagikan