Kejagung dan Kemendes PDTT Membentuk Tim Pengawasan Penggunaan Dana Desa

  • Bagikan

SUARAFLORES.NET, Jakarta - Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membentuk tim asistensi gabungan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pembentukan tim tersebut dibahas dalam pertemuan antara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Gedung Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2022.

"Harapannya, tim ini bekerja efektif untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa, sehingga ke depan penggunaan dana desa bisa lebih efisien, tepat guna dan akuntabel," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Ketut, Halim Iskandar menyampaikan bahwa Kemendes PDTT memiliki anggaran untuk melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPD). Kemendes PDTT juga mengelola dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD.

Program PNPM-MPD yang dimulai sejak 1998, telah menyasar 5.300 kecamatan, 404 kabupaten dan kota dan 33 provinsi dengan pengelolaan dana sekitar Rp 13 triliun dengan modal awal kurang lebih Rp 3 triliun.

Namun dalam pelaksanaannya, kata Ketut, banyak permasalahan di lapangan terkait dengan legalitas lembaga yang dibentuk, struktur organisasi pengelola dana, termasuk pengelolaan keuangan karena ketidaktahuan. "Mendes berharap Kejaksaan Agung dengan jajarannya dapat membantu kegiatan dimaksud," katanya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berterima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah terjalin selama ini dengan Kemendes PDTT. Sebagai mitra desa, ujar Burhanuddin, Kejagung memiliki "Program Jaga Desa" yang bertujuan untuk melakukan asistensi, bimbingan, dan penyuluhan hukum terhadap aparatur desa dan masyarakat, sehingga mereka mendapat pemahaman dan pengetahuan tentang tata kelola dana desa.

"Program ini diharapkan tidak ada lagi kepala desa terjerat masalah hukum dan tentu kami tidak ingin hal tersebut terjadi. Hal tersebut merupakan solusi preventif untuk meminimalkan terjadi penyimpangan pengelolaan atau penggunaan dana desa," tutur Jaksa Agung ihwal dana desa.

Baca Juga: Menteri Halim Sebut Dana Desa Ganggu Kenikmatan Kaum Kapitalis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Sumber: tempo.co

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di suarafloresdotnet@gmail.com.
  • Bagikan