Presidennya Baru Dilantik, Filipina Berjanji Akan Mempertahankan Negaranya Melawan China di Laut China Selatan, AS Tak Ingin Ketinggalan Tiba-tiba Dukung Negara Tetangga Ini

  • Bagikan

Suaraflores.net - Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menjanjikan akan terus mengusung janji bahwa Filipina tidak ragu melawan China di pengadilan atas klaim China di Laut China Selatan.

Presiden baru itu bersikeras dia tidak akan memperbolehkan "satu milimeter hak tepi pantai kami diambil mereka."

Melansir The Diplomat, keputusan pengadilan arbitrase yang berbasis di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag menolak sebagian besar klaim pemerintah China atas jalur air penting, termasuk klaim maritim "sembilan garis putus" yang luas.

“Kami memiliki keputusan yang sangat penting yang menguntungkan kami dan kami akan menggunakannya untuk terus menegaskan hak teritorial kami. Ini bukan klaim. Itu sudah menjadi hak teritorial kami,” kata Marcos kepada wartawan kemarin, menurut AFP.

“Kita berbicara tentang China. Kami berbicara dengan China secara konsisten dengan suara yang tegas,” kata presiden terpilih, tetapi menambahkan, “Kami tidak bisa berperang dengan mereka. Itu hal terakhir yang kami butuhkan saat ini.”

Putusan tersebut merupakan hasil dari kasus yang diajukan pada tahun 2013 oleh pemerintahan Presiden Benigno Aquino, menyusul perselisihan panjang dengan China mengenai Scarborough Shoal, yang berakhir dengan Beijing yang memiliki fitur tersebut.

Putusan terakhir menolak dasar hukum untuk hampir semua klaim teritorial dan maritim China yang luas di Laut China Selatan.

Secara khusus, ditentukan bahwa klaim maritim "sembilan garis putus" China tidak konsisten dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan bahwa Beijing telah melanggar hak kedaulatan Filipina dalam 200 mil laut terakhir Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tetapi keputusan pengadilan tersebut memiliki nasib sial yang datang hanya beberapa minggu setelah Presiden Rodrigo Duterte dilantik, merekayasa belokan tajam ke kiri dalam kebijakan luar negeri negara itu secara umum, dan pendekatannya terhadap China pada khususnya.

Duterte segera memilih untuk mengesampingkan kemenangan hukum demi pembicaraan langsung dengan pemimpin China Xi Jinping, dan kemungkinan mendapatkan akses ke pembiayaan infrastruktur di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing (BRI).

Di paruh kedua masa jabatan enam tahunnya, Duterte meniup panas dan dingin pada putusan arbitrase.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada September 2020, ia menegaskan kembali hasil kasus tersebut, dengan mengatakan bahwa “sekarang menjadi bagian dari hukum internasional, di luar kompromi dan di luar jangkauan pemerintah yang lewat untuk mencairkan, mengurangi, atau mengabaikan.”

Namun, tahun berikutnya, dia menggambarkannya sebagai "secarik kertas" dan dia berkata akan "membuangnya ke keranjang sampah."

Komentar Marcos sejauh ini adalah yang terkuatnya di China dan perselisihan yang telah berlangsung lama di Laut China Selatan, di mana Beijing telah meluncurkan serangkaian serangan ke perairan yang diklaim oleh Manila.

Mereka juga menandai keberangkatan dari pernyataan sebelumnya tentang kasus tersebut, yang menyarankan bahwa dia akan melanjutkan pendekatan Duterte untuk menempatkan putusan arbitrase ke satu sisi dan bernegosiasi langsung dengan Beijing mengenai perselisihan tersebut.

Dukungan AS

Jumat 17 Juni 2022 kemarin, Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan kepada Filipina untuk menyeru China agar "hentikan aksi provokatif mereka dan hargai hukum internasional di Laut China Selatan," ujar Departemen Luar Negeri dilansir dari Reuters.

Filipina pekan lalu mengajukan protes diplomatik baru terhadap kegiatan maritim China di dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil (321 km) Manila.

Ia menuduh China melakukan "penangkapan ikan secara ilegal" sementara kapal penjaga pantai China membayangi kapal Filipina dalam misi pasokan, menambah lebih dari 300 pengaduan yang diajukan terhadap kegiatan Beijing di Laut China Selatan.

Amerika Serikat berbagi keprihatinan dengan Filipina, kata Departemen Luar Negeri.

"Tindakan ini adalah bagian dari tren provokasi RRT (Republik Rakyat China) yang lebih luas terhadap penuntut Laut China Selatan dan negara-negara lain yang beroperasi secara sah di kawasan itu," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan.

 

 

Sumber: intisari-online.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di suarafloresdotnet@gmail.com.
  • Bagikan